KPK Dalami Keterangan Nazar Soal Dugaan Uang Hambalang untuk Olly

Jakarta - Muhammad Nazaruddin menyebut Bendahara Umum Olly Dondokambey mendapat uang miliaran rupiah dalam pembahasan anggaran. KPK akan mendalami keterangan Nazar itu.

"Seluruh keterangan yang disampaikan Nazar menurut hemat kami di KPK perlu didalami karena paling tidak ada sesuatu dari keterangan itu yang bisa membuka tabir beberapa kasus yang sedang diinvestigasi oleh KPK," ujar ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2013).

Menurut Abraham, selama ini beberapa keterangan Nazar di media berbeda dengan apa yang disampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan. Hal ini menyebabkan penyidik harus terus mendalami dan memvalidasi keterangan dari mantan bendahara umum partai Demokrat itu.

"Biasanya keteranganya terdistorsi ketika keluar, tidak persis dengan apa yang dia sampaikan," tambah Abraham.

Muhammad Nazaruddin menyebut Olly Dondokambey, yang juga eks Wakil Ketua Banggar, dalam pembahasan proyek Hambalang. Nazar menyebut Olly mendapat uang belasan miliar dalam pembahasan mega proyek itu.

"Olly itu dapat banyak anggaran yang ia peroleh di DPR, ada lebih dari 7,5 dan 5 miliar," kata Nazar.

Selain itu Nazar menyebut selama ini Olly dilindungi oleh kekuatan besar di DPR. Hal ini menyebabkan KPK sulit untuk menyasar Olly.

"Olly banyak yang back up, ada kekuasaan yang luar biasa besar untuk mengamankan Olly, karena Olly itu adalah banyak anggaran yang ia peroleh di DPR," jelas Nazar.

Olly telah membantah terkait dengan proyek Hambalang. "Saya tidak pernah membahas Hambalang, saya kan panja daerah," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Suara Sumbang Aktivis Antikorupsi untuk Calon Kapolri Komjen Sutarman

Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY ke DPR. Aktivis antikorupsi pesimis Sutarman dapat membawa perubahan di tubuh Polri.

"Ya kita tidak bisa berharap ada perubahan besar di kepolisian, ya begini-begini saja. Kalau transparansi internasional menyebut lembaga paling korup itu Polri, nanti di masa mendatang sepertinya tidak akan berubah," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/9/2013) malam.

Senada dengan Danang, Koordinator Pukat UGM Zainal Arifin mempertanyakan alasan pengajuan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Zainal, pencalonan Sutarman cukup mengejutkan mengingat hubungannya dengan KPK yang kurang harmonis. Seperti diketahui perintah penangkapan Novel Baswedan adalah atas perintah Sutarman.

"Jadi kalau melihat posisi Sutarman y ang tidak pas, saya jadi agak kaget ketika Presiden SBY menunjuk dia," ujarnya.

Zainal juga mempertanyakan komitmen Sutarman untuk memberantas korupsi, terutama di lembaga Polri.

"Kalaupun memang jadi, yang menjadi catatan paling besar adalah komitmen dia dalam memberantas korupsi. Itu yang perlu dipertanyakan, khususnya di kepolisian sendiri," ujar Zainal.

Presiden SBY mengajukan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Surat sudah diterima pimpinan DPD. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim itu akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.